Teori Pembanguna Ekonomi

Dalam proses pembangunan ekonomi, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antardaerah adalah berbeda, sehingga mengakibatkan ketimpangan regional tidak dapat dihindari mengingat adanya perbedaan dalam kekayaan sumber daya yang dimiliki antara daerah yang satu dengan daerah yang lainya. Dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta konsentrasi kegiatan ekonomi juga berbeda. Menurut Anwar (1996:17) teori-teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Inward –loking Theories
Teori ini mengangap bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.

2. Output Oriented Theories

Teori ini mengangap bahwa adanya mekanisme yang mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah ke daerah lainnya.
Teori mengenai pembangunan regional dapat dikelompokan ke dalam tiga kategori yaitu:
1. proses pembangunan wilayah dan ketimpangan antardaerah;
2. penyebab terjadinya ketimpangan;
3. alokasi intervensi antardaerah.
Kategori-kategori tersebut bukan suatu pengelompokan yang mutlak tetapi antara yang satu dengan yang lainya dapat saling melengkapi. Ketimpangan pembangunan antara daerah dengan pusat atau daerah dengan daerah adalah merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan adanya faktor endowment dan awal dari pelaksanaan pembangunan serta investasi. Bagi daerah yang sudah terlebih dahulu membangun tentunya dapat lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana, sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi. Proses tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan antardaerah sebenarnya merupakan akibat dari adanya proses pembangunan itu sendiri.

Myrdal (1957) dengan the process of cumulative causation menyatakan bahwa apabila secara geografis ada daerah maju dan ada daerah terbelakang, itu didasari oleh karena adanya arus tenaga kerja atau migrasi, investasi dan perdagangan ke daerah maju, sehingga menyebabkan daerah maju akan bertambah maju dan daerah terbelakang akan semakin mundur, bahkan secara nasional dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, akibatnya terjadi perbedaan pendapatan regional dalam perekonomian yang sudah maju adalah jauh lebih kecil daripada dalam perekonomian yang kurang berkembang (lihat Sihotang, 2001:53).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Todaro (2000:16-17) keberhasilan pembangunan ekonomi paling tidak ditunjukkan dalam tiga hal sebagai berikut:

1. terwujudnya kecukupan (sustenance) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kecukupan yang dimaksud adalah tidak sekedar menyangkut kebutuhan makanan semata, melainkan juga kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, papan, kesehatan dan keamanan;

2. adanya peningkatan jati diri (self-esteem) yaitu menjadi manusia seutuhnya yang merupakan dorongan diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri dan merasa diri pantas untuk melakukan dan meraih sesuatu, dan sejenisnya;

3. adanya kebebasan (freedom) yaitu kebebasan atau kemampuan untuk memilih berbagai hal atas sesuatu yang dianggap cocok untuk dirinya dan merupakan salah satu hak azasi manusia.

Ketimpangan pembangunan antara daerah dengan pusat atau antara wilayah dengan wilayah dalam daerah yang sama adalah merupakan hal yang seringkali terjadi. Hal ini disebabkan adanya faktor endowment dan awal dari pelaksanaan pembangunan serta investasi. Bagi daerah yang sudah terlebih dahulu membangun tentunya dapat lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana, sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi.

Salah satu pendekatan yang diperkirakan dapat menjawab permasalahan tersebut adalah pengembangan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan:

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Memperkecil perbedaan peluang usaha antara desa dan kota dengan menempatkan masyarakat sebagai prioritas pertama dalam pelaksanaan pemberdayaan;

2. Memberikan gambaran sebenarnya tentang spesialisasi keunggulan dari tiap wilayah kecamatan.