Menurut Gie dalam “Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen” (1997: 265), secara aspek sosial dan politik, sektor industri kecil dan industri rumah tangga adalah sektor yang terdiri atas orang-orang berpenghasilan rendah yang cenderung dilupakan dan diremehkan, tetapi mampu memberi stabilitas untuk ketenangan usaha bagi sektor usaha skala besar, karena antara lain kemampuan menampung tenaga kerja dan pengangguran. Sektor ini juga merupakan sektor paling merana kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya, tetapi bagi bangsa secara keseluruhan, mereka adalah sektor yang mampu berfungsi sebagai peredam, penampung dan penangkal letupan dan ledakan yang secara potensial bisa terjadi dengan meningkatnya pengangguran dari waktu ke waktu. Selegkapnya klik di sini
Showing posts with label Proposal dan Laporan. Show all posts
Showing posts with label Proposal dan Laporan. Show all posts
Saturday, June 9, 2012
Peran Serta Kaum Ibu dalam Pelestarian Anyaman Keranjang
Penerapan Diskusi Kelompok dalam Pembelajaran IPS di SMP
A. Latar Belakang Masalah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah memuat tentang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia adalah membentuk warga negara yang baik, membantu peserta didik memecahkan masalah, dan menumbuhkan kebanggaan akan budaya bangsa yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai dan tingkah laku peserta didik. Selain itu melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Selengkapnya klik di sini
Saturday, April 7, 2012
Best Practise Kepala Sekolah
A. Identifikasi Masalah
Pada tahun 2002 Tuhan memberikan saya sebuah tanggungjawab dan amanah berupa jabatan Kepala Sekolah di SD Negeri Mardiharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Saat menerima Surat Keputusan Bupati Musi Rawas. Hanya satu pertanyaan yang timbul dalam fikiran dan keraguan saya, “Sanggupkah saya melaksanakan tanggungjawab ini?” Sebelum pelantikan dilaksanakan pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan lain: “Sanggupkah saya menjadikan sekolah tersebut menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya?”, “Apakah saya mampu menciptakan suatu sekolah yang benar-benar nyaman melebihi sekolah saya sebelumnya?” dan banyak pertanyaan serta keraguan-keraguan yang lainnya. Lengkap download here
Sunday, April 1, 2012
Kinerja Guru Sosiologi dalam Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena didukung oleh sejumlah fakta positif yaitu posisi geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, kemajemukan sosial budaya, dan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Namun demikian, untuk mewujudkan itu semua, kita masih menghadapi berbagai masalah nasional yang kompleks, yang tidak kunjung selesai. Misalnya aspek politik, di mana masalahnya mencakup kerancuan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, kelembagaan Negara yang tidak efektif, sistem kepartaian yang tidak mendukung, dan berkembangnya pragmatism politik. Lalu aspek ekonomi, masalahnya meliputi paradigm ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi dualistis, kebijakan fiskal yang belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak, dan kebijakan perdagangan dan industri yang liberal. Dan aspek sosial budaya, masalah yang terjadi saat ini adalah memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi dan integrasi sosial, dan melemahnya mentalitas positif (PP Muhammadiyah, 2009: 10-22). Proposal lengkap download here
Saturday, March 31, 2012
Contoh Proposal GAPOKTAN
Tuntutan reformasi pembangunan mengandung arti bahwa selain memiliki keleluasaan yang lebih besar, Pemerintah dan masyarakat daerah harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan masyarakat berdasarkan potensi dan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas dalam pembangunan spesifik di daerahnya. Tetapi pembangunan tersebut harus tetap terintegrasi dengan program pembangunan ditingkat Provinsi ataupun Pusat.
Seiring dengan peningkatan masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk kesehatan dan kecerdasan maka kebutuhan permintaan daging khususnya daging kambing menjadi semakin meningkat. Sementara laju peningkatan populasi ternak kambing di dalam negeri sebagai bahan baku produksi daging tidak dapat mengimbangi laju permintaan sehingga ketersediaan daging dalam negeri mengalami kekurangan. Contoh proposal download here
Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas dalam pembangunan spesifik di daerahnya. Tetapi pembangunan tersebut harus tetap terintegrasi dengan program pembangunan ditingkat Provinsi ataupun Pusat.
Seiring dengan peningkatan masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk kesehatan dan kecerdasan maka kebutuhan permintaan daging khususnya daging kambing menjadi semakin meningkat. Sementara laju peningkatan populasi ternak kambing di dalam negeri sebagai bahan baku produksi daging tidak dapat mengimbangi laju permintaan sehingga ketersediaan daging dalam negeri mengalami kekurangan. Contoh proposal download here
Laporan ON THE JOB LEARNING
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah, salah satu dimensi kompetensi pengawas sekolah yang dinilai paling relevan dengan peningkatan kemampuan guru adalah dimensi kompetensi supervisi akademik. Dalam kegiatan On the Job Learning memberikan kesempatan kepada pengawas untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan selama mengikuti kegiatan In Service Learning 1 di lapangan utamanya dalam meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan. Dari hasil kepengawasan akademik di lapangan masih banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh para pengawas, diantaranya kemampuan guru dalam pembelajaran PAIKEM dan kemampuan guru dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas masih rendah. Laporan lengkap download here.
Subscribe to:
Posts (Atom)