Manajemen Perpustakaan

a. Konsep Dasar Manajemen Perpustakaan

Manajemen dalam perpustakaan sekolah bukan sekedar kegiatan menempatkan buku-buku di rak, akan tetapi lebih dari itu, sangat kompleks, berkelanjutan, dan selalu berubah. Jadi manajemen perpustakaan sekolah merupakan sebuah proses yang memfokuskan pada memperhatikan kegiatan dari hari ke hari, menghadapi permasalahan isi dan integrasi dengan tujuan-tujuan sekolah. Kegiatan manajemen adalah kegiatan yang mencerminkan adanya sebuah sistem, terkait dan terdiri dari beberapa aspek atau faktor untuk mendukungnya.

Beberapa faktor yang dapat ditemui dalam sebuah proses manajemen perpustakaan diantaranya adalah: (1) kebijakan dan prosedur, (2) manajemen koleksi, (3) pendanaan dan pengadaan, (4) manajemen fasilitas (5) sumber daya manusia dan (6) Perencanaan

Akuntabilitas Pengelolaan Pembelajaran

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawab (Peter Salim;1987:16). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (2007:34) Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Kompetensi Guru

Jejak sejarah kompetensi guru mulai dari munculnya konsep Competency Based Teacher Education (EBTE) sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yang menyebutkan 4 (empat) komponen kompetensi pendidikan, yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi pedagogik, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.

Gaya kepemimpinan dalam pendidikan

Para ahli filsafat dan ahli teori sosial telah berusaha untuk menyimpulkan pandangannya dengan menggunakan bermacam-macam tipologi kepemimpinan, yaitu : (1) tipe atokratik, yang sempat berkuasa dalam organisasi; (2) tipe demokratik, yang melambangkan interest dari kelompok; (3) tipe eksekutif, yang memperoleh kepemimpinan karena segala hal dapat terlaksana; (4) tipe cerminan intelektual, yang mendapat kesukaran dalam merebut banyak penyakit.

Konsep Hubungan Masyarakat dalam Pendidikan

1. Pengertian Hubungan Masyarakat

Suatu lembaga yang dikatakan maju atau modern dipastikan akan memiliki bagian yang dinamakan hubungan masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan Public Relations (PR) atau hubungan masyarakat (Humas). Pengertiannya sangat banyak sekali, para ahli hingga sekarang masih belum punya kesamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya: Dalam kamus Fund and Wagnel (dalam Anggoto, 2001: 125), diartikan bahwa hubungan masyarakat adalah segenap kegiatan dan teknik / kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan anggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktifitasnya. Sementara menurut Samoes (dalam Assumapta, 2001) mengartikan hubungan masyarakat (public relations) adalah proses interaksi, sebagai fungsi manajemen, aktivitas diberbagai bidang ilmu, profesi yang profesional dalam bidangnya dan penggabungan berbagai disiplin ilmu.

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah pada dasarnya sama dengan kepemimpinan suatu unit organisasi lainnya hanya yang membedakan adalah subjek pokok permasalahannya. Pada suatu organisasi/perusahaan yang menjadi objek utama adalah karyawan, sedangkan pada sekolah yang menjadi objek utamanya adalah siswa dan guru. Hasil yang diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu.

Konsep Pendidikan Budi Pekerti

1. Pengertian Budi Pekerti 

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa pengertian budi pekerti dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, antara lain: etimologis (asal usul kata), leksikal (susunan kata), konsepsional (teoretis) dan operasional (praktis). Secara etimologis, budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. Kata budi berasal dari kata bud yang berarti kesadaran, budi, pengertian, pikiran dan kecerdasan. Pekerti berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan atau perilaku. Dengan demikian secara etimologis budi pekerti berarti penampilan diri (aktualisasi diri) yang berbudi.

Pembiayaan Pendidikan

Secara umum adminitrasi dan manajemen pendidikan nasional dapat dirumuskan sebagai berbagai usaha untuk mewujudkan visi, misi, dan program dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Di dalam upaya tersebut antara lain termasuk berbagai komponen kegiatan untuk merencanakan, pembiayaan (anggaran), penyelenggaraan, dan evaluasi pendidikan nasional. Disamping itu, kesempatan untuk pendidikan yang bermutu harus diberikan untuk semua warganegara. Peluang pendidikan haruslah disiapkan, karena masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan dengan fasilitas negara. Oleh karena itu, admnistrasi dan manajemen pendidikan merupakan keseluruhan penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dalam berbagai bentuk, jenis, dan jenjangnya. Dengan demikian, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlepas dari pengelolaan dan kebutuhan anggaran untuk keterlaksanaannya.

Manajemen Kesiswaan

Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu: (1) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; (2) kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal; (3) siswa hanya termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (4) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, dan psikomoto.

Pembelajaran Olah Raga

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pembinaan Intensif sebagi Teknik Supervisi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:152) pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Intensif adalah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal (KKBI,2005:438). Dari kedua kata tersebut, pembinaan intensif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau tindakan yang dilakukan efektif, efesien dan kontinyu untuk memperoleh hasil yang optimal.

Konsep Dasar Pengelolaan Pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses dengan tegas menyatakan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester (BSNP, 2007: 6-7). Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

1. Pengertian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.