Elastisitas PAD

Pesatnya pembangunan daerah membawa konsekuensi meningkatnya pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan. Peningkatan ini harus diimbangi oleh kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan daerah diharapkan memainkan peranan dalam meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pengeluarannya. (Devey: 1988).



Rendahnya kinerja penerimaan daerah terutama PAD dapat diukur melalui parameter elastisitas. Parameter ini menunjukkan respon penerimaan daerah terhadap perubahan PDRB. (Gemmel (1994), Mansfield (1972t., Rahmadi (1999) dan Wirasasmita (1982) menggunakan pendekatan model regresi double logaritma untuk dapat mengetahui besar kecilnya nilai elastisitas penerimaan terhadap perubahan PDRB yang nilainya adalah dalam bentuk persentase. Menurut Sicat dan Arndt (1991), besarnya angka elastisitas berkisar antara: lebih besar dari satu (E>1), lebih kecil dari satu (E < 1 ) dan sama dengan satu (E: 1 ). Hasil perhitungan angka Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) memberipengertian sebagai berikut (Rahmadi, 1999) :

1. E > 1, artinyasumberpenerimaandaerah mempunyai perubahan atau kenaikan lebih besar dari perubahan/kenaikan PDRB, yang memberikan konsekuensi bahwa penerimaan daerah (PAD) diharapkan mampu membiayai seluruh kegiatan pengeluaran pembangunan atau memperkuat fundamental perekonomian daerah, dan tidak adanya ketergantungan kepada keualigair pusat.

2. E < 1, artinya sumber penerimaan daerah mempunyai perubahan/kenaikan lebih kecil dari perubahan/kenaikan PDRB, yang memberi konsekuensi bahwa penerimaan daerah (PAD) kurang mampu membiayai seluruh kegiatan pengeluaran pembangunan pemerintah atau tidak memperkuat fundamental perekonomian daerah dan adanya ketergantunga kepada keuangan pusat. E = 1, artinya sumber penerimaan daera mempunyai perubahan/kenaikan adalah proporsional dengan perubahan/kenaik PDRB, dan kurang memperkuat fundamental perekonomian daerah, karena tidak ada kontribusinya terhadap tabungan pemerintah.